Postingan

Menampilkan postingan dari Maret, 2017

PENETAPAN REGULASI TARIF KENDARAAN ONLINE APAKAH JADI SOLUSI JALAN KELUAR?

Gambar
  Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, perubahan model berbisnis merupakan keniscayaan   yang harus dihadapi oleh semua pelaku bisnis tanpa terkecuali termasuk bisnis angkutan umum. Saya masih ingat pada waktu saya kecil dulu ada transportasi yang disebut dengan “angguna” (angkutan serba guna). Pada saat itu, angkutan umum “pesaing” angguna hanya mikrolet (bemo). Di pertengahan tahun 1990, landscape persaingan bisnis angkutan umum mulai berubah dengan hadirnya taksi. Pelan tapi pasti, masuknya taksi menyebabkan penurunan jumlah penumpang angguna dengan drastis. Kenapa begitu? Karena taksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah keatas akan angkutan umum yang nyaman (ber ac, bersih dan cepat didapat) sedangkan angguna dirasa kurang nyaman untuk masyarakat kelas menengah keatas. Sedangkan untuk segmen masyarakat kelas bawah angguna dirasa lebih mahal dari pada mikrolet sehingga masyarakat kelas bawah lebih senang naik mikrolet dari pada bemo. Penurunan permintaan dar

FREEPORT (USA) VS INDONESIA, SALAH LANGKAH APBN TERANCAM JEBOL

Gambar
Setelah 6 bulan kebelakang masyarakat disuguhkan oleh isue berita tentang pertarungan Pilkada Jakarta. Maka saat ini perhatian sebagian masyarakat mulai beralih kepada isue langkah pemerintah untuk memaksa freeport melakukan divestasi saham dan mengubah kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kenapa isue ini menjadi menarik? Pertama karena selama ini freeport dianggap sebagai representasi supermasi USA atas Indonesia dan kedua karena isue ini bisa merembet kepada isue yang lebih besar lagi yaitu ancaman lepasnya Papua dari Indonesia. Awalnya pada akhir tahun 2015 pak Jokowi memberikan statement bahwa tidak akan mendiskusikan soal kontrak freeport hingga tahun 2019, padahal saat itu freeport mendesak pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kontraknya sampai tahun 2045. Tetapi sekarang secara tiba-tiba Indonesia mulai membicarakan divestasi saham dan perubahan Izin eksplorasi. Ada apakah ini? Apakah pemerintah sudah benar-benar menghitung untung rugi a