MENGEJUTKAN SURABAYA PERINGKAT 25 DARI 32 IBU KOTA PROVINSI DI INDONESIA DALAM HAL TATA KELOLA EKONOMI DAERAH


Baru-baru ini lembaga pemantauan indepen untuk pelaksanaan otonomi daerah yang bernama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merilis hasil survei tentang Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang hasilnya cukup mengejutkan bagi saya. Tujuan dari survei TKED adalah melakukan pemeringkatan pemerintah daerah (Pemda) di ibu kota Provinsi seluruh Indonesia terkait dengan kualitas tata kelola ekonomi daerah. Ada sepuluh indikator yang dinilai dalam survei ini, pertama adalah terkait dengan kemudahan mendapatkan lahan berusaha, kedua adalah pengelolaan kualitas infrastruktur, ketiga adalah kemudahan dalan mendapatkan izin usaha, keempat adalah kualitas perda, kelima adalah biaya transaksi, keenam adalah kapasitas dan integritas kepala daerah, ketujuh interaksi Pemda dan pelaku usaha, kedelapan adalah program pengembangan usaha swasta, kesembilan adalah keamanan berusaha dan terakhir adalah tentang aspek ketenaga kerjaan.
Hal apa yang mengejutkan saya dari hasil survei ini? Hasil survei ini menunjukkan bahwa untuk tata kelola ekonomi daerah, kota Surabaya berada di peringkat 27 dari 32 ibu kota Provinsi yang di survei. Artinya hanya ada 5 kota yang ada dibawah kota Surabaya. Hasil ini tentu menggugat pandangan umum masyarakat bahwa TKED kota Surabaya “baik-baik saja”. Kenapa begitu, karena selama ini pemberitaan yang ada mencitrakan bahwa Surabaya sudah bagus dalam tata kelola daerah yang diperkuat dengan figur Walikota yang tegas dan berwibawa. Hasil ini tentu harus membuat kita berpikir ulang, apa yang perlu diperbaiki dari tata kelola ekonomi daerah kota Surabaya? Untuk itu mari kita lihat indikator apa saja yang membuat kota Surabaya mendapat raport merah dari KPPOD.
    Indikator merah pertama adalah terkait dengan program pengembangan usaha swasta (PPUS),  untuk indikator ini kota Surabaya berada di peringkat 4 paling bawah setelah kota Yogyakarta. Apa yang membuat kota Surabay tertinggal dari kota lain? Pertama sasaran kegiatan PPUS belum banyak berfokus pada pelaku usaha mikro dan kecil. Program PPUS banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha menengah dan besar terutama mereka yang tergabung dalam asosiasi usaha. Artinya kebijakan yang seharusnya membuat pemerataan kesempatan/peluang usaha sama antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar tidak terjadi. Maka tidak heran bahwa dari tahun 2008 indek ketimpangan kota Surabaya  yang dikeluarkan BPS meningkat terus-menerus. Salah satu penyebab utama hal ini adalah terkait data base usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh Pemkot. Kedua, Pemkot Surabaya belum memiliki konsep PPUS yang terstruktur. Sebagai contoh kota Bandung yang peringkatnya ada diatas kota Surabaya memiliki konsep PPUS yang dinamakan “Kredit Melati” (Melawan Rentenir) untuk mengurangi ketergantungan para pelaku usaha mikro dan kecil kepada renternir. Program ini memiliki kredit bunga ringan dan syarata yang tidak terlalu rumit.
Indikator merah kedua adalah terkait dengan aspek perizinan usaha. Hal ini tentu yang membuat saya sangat terkejut dibandingkan dengan indikator-indikator merah lainnya. Surabaya dengan sistem perizinan onlinenya yang disebut surabaya singgle window (SSW) ternyata hanya berada di peringkat tiga dari bawah diatas kota Medan dan Jayapura. Apa yang menjadi kelemahan dari sistem SSW ini? Setidaknya saya mencatat dua kelemahan mendasar dalam sistem SSW, pertama sistem SSW sangat efisien untuk pengusaha skala menengah dan besar sedangkan untuk pengusaha skala mikro dan kecil ditambah dengan tingkat pendidikan maksimal SMA kesulitan dalam mengoperasikan sistem SSW. Kedua sistem SSW ini hanya berorientasi kepada kemudahan akses masuk dan transparansi informasi yang higga laporan TKED di pulikasikan belum dilanjutkan pada upaya pengintegrasian sistem. Akibatnya bisnis proses pengurusan izin masih tetap menempuh waktu yang lama. Hal ini yang membuat 62,5% pelaku usaha merasakan kualitas layanan SSW belum efisien. Inilah yang mendorong pengusaha dalam pengurusan izin menggunakan jasa pihak ketiga untuk mempercepat proses pengurusan izin dan muncul nilai biaya sebesar Rp. 1.800.000 dari laporan TKED tersebut. Padahal semangat layanan SSW untuk mengurangi hal tersebut.
Hasil ini sejalan dengan laporan riset KPPOD yang berjudul Jalan Panjang Reformasi Perizinan Usaha tahun 2015 dan Evaluasi Paket Kebijakan Investasi di Daerah tahun 2016. Hasil dari dua penelitian ini hampir sama yaitu untuk memulai berusaha di kota Surabaya biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp. 7.280.000 (2015) dan Rp. 8.000.000 (2016). Sedangkan prosedur waktunya adalah 27 hari (2015 dan 9 hari (2016). Artinya masih cukup panjang jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki aspek perizinan usaha di kota Surabaya.
Indikator merah terakhir adalah aspek ketenaga kerjaan, kota Surabaya berada di peringkat 19 dengan nilai 46,55 namun masih dibawah rata-rata nasional dengan nilai 49,31. Apa yang harus diperbaiki dari indikator ini? Pertama adalah terkait dengan kemudahan mendapatkan tenaga kerja. Untuk sub indikator ini Surabaya berada di peringkat tiga paling bawah setelah kota Jambi dan Jayapura. Para pelaku usaha menyatakan sulit sekali untuk mendapatkan tenaga kerja asli Surabaya yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini tentu saja ada hubungannya dengan kompleksitas pekerjaan yang terus berkembang apalagi dalam era digital yang tentu menjadi PR Pemkot Surabaya dalam mengupgrade BLK-nya agar dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. Kedua adalah memperbaiki mekanisme penyelesaian masalah industrial. Kota Surabaya dianggap masih belum memiliki solusi terkait dengan permasalahan hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja. Jika ada perselisihan maka mekanisme penyelesainnya hanya bersifat Bipatrit dan sering kali pekerja berada pada posisi yang lebih lemah dibanding perusahaan. Pemkot Surabaya bisa mencontoh sistem dari Pemkot Semarang terkait hal ini,  dimana mereka memiliki sistem informasi pengaduan perselisian tenaga kerja berbasis web.
Sebagai kota besar tentu saja hasil survei TKED ini cukup membuat resah serta terkejut para pemangku kebijakan di Kota Surabaya dan saya sendiri sebagai warga kota Surabaya juga merasakan bahwa ada cukup banyak perubahan terkait dengan TKED dalam 2 periode dibawah kepemimpinan ibu Risma. Namun ternyata banyak ibu kota provinsi lain yang lebih cepat peningkatan perbaikannya dengan berbagai program yang tak kalah inovatif dengan kota Surabaya. Saya berharap hasil TKED ini dianggap sebagai masukan bagi Pemkot kota Surabaya dengan menambal “lubang-lubang” yang merah. Agar kota Surabaya menjadi tempat berusaha yang nyaman bagi seluruh pelaku usaha tanpa kecuali. Jika hal ini tidak dibenahi secara serius, akan menjadi nilai minus bagi bu Risma untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur. 

Gigih Prihantono
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENETAPAN REGULASI TARIF KENDARAAN ONLINE APAKAH JADI SOLUSI JALAN KELUAR?

Gambar
  Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, perubahan model berbisnis merupakan keniscayaan   yang harus dihadapi oleh semua pelaku bisnis tanpa terkecuali termasuk bisnis angkutan umum. Saya masih ingat pada waktu saya kecil dulu ada transportasi yang disebut dengan “angguna” (angkutan serba guna). Pada saat itu, angkutan umum “pesaing” angguna hanya mikrolet (bemo). Di pertengahan tahun 1990, landscape persaingan bisnis angkutan umum mulai berubah dengan hadirnya taksi. Pelan tapi pasti, masuknya taksi menyebabkan penurunan jumlah penumpang angguna dengan drastis. Kenapa begitu? Karena taksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah keatas akan angkutan umum yang nyaman (ber ac, bersih dan cepat didapat) sedangkan angguna dirasa kurang nyaman untuk masyarakat kelas menengah keatas. Sedangkan untuk segmen masyarakat kelas bawah angguna dirasa lebih mahal dari pada mikrolet sehingga masyarakat kelas bawah lebih senang naik mikrolet dari pada bemo. Penurunan permi...
Baca selengkapnya

AZZURI-EXIT, REDOMINASI DAN KRISIS KEUANGAN GLOBAL

Semakin kencangnya isu azzuri-exit / Italexit diteriak-kan menyebabkan meningkatkan skeptisme dari berbagi pihak tentang keberlanjutan sistem mata uang tunggal euro dan terjadinya krisis keuangan global. Jika skenario azzuri-exit terjadi, maka skenario yang mungkin terjadi di pasar keuangan adalah investor yang menyimpan euro di bank Italia akan di redenominated ke mata uang Lira yang telah kehilangan nilainya terhadap mata uang euro. Langkah selanjutnya adalah investor akan memindahkan depositnya dari bank Italia ke bank kawasan euro lainnya agar nilai depositnya tidak hilang. Dan kemungkinan terburuknya adalah klaim surat hutang pada pemerintah Italia yang akan di redenominated ke mata uang Lira mungkin akan diarahkan klaim ke wilayah euro lainnya. Jika skenario ini terjadi, maka dapat dipastikan krisis di pasar obligasi pasti terjadi. Ketika skenario lira meninggalkan euro benar terjadi, tentu saja langkah rasional bank sentral eropa (ECB) adalah tidak memberikan tambahan pin...
Baca selengkapnya

AZZURI-EXIT DAN ANCAMAN KRISIS EKONOMI GLOBAL

Stabilitas politik dan ekonomi Uni Eropa dalam beberapa waktu kedepan sepertinya akan diuji lagi. Betapa tidak setelah pada bulan Juni 2016, rakyat Inggris   secara resmi menyatakan sikapnya untuk keluar dari Uni Eropa. Kejadian tahun 2016 tersebut kemungkinan besar akan terjadi lagi pada tahun ini, dimana Italia diprediksi berancang-ancang akan keluar dari Uni Eropa. Kita semua tahu bahwa sebenarnya stabilitas politik dan ekonomi Uni Eropa hanya ditentukan oleh 4 negara saja (Jerman, Prancis, Italia dan Inggris) dan Italia merupakan “libero” agar Uni Eropa tetap berdiri. Dengan dihembuskannya isu Italiexit, dalam pikiran kita muncul dua pertanyaan besar, apa-kah Uni Eropa akan bubar ? apakah azzuri-exit akan memicu terjadi-nya krisis ekonomi global? Mengapa Gil Azzuri Ingin Keluar Kita semua tahu bahwa Italia sejak tahun 2011 Uni Eropa terus mengalami ketidakstabilan yang dipicu dari kebijakan “ego-sentris” neo-merkantilisme-nya Jerman. Hal ini memicu beberapa tokoh publ...
Baca selengkapnya